Tuntutan Demo 27 Agustus Jakarta dari RUU Perampasan Aset hingga Harga Pokok
Informasi mengenai Tuntutan Demo 27 Agustus Jakarta menjadi perhatian setelah sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Setidaknya empat kelompok disebut membawa aspirasi masing-masing, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4). Karena berasal dari kelompok berbeda, tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tidak dapat dianggap sebagai satu agenda bersama.
Isu yang muncul cukup luas, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, penurunan harga kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan hingga evaluasi program pemerintah. Menariknya, tidak seluruh massa datang untuk mengkritik pemerintah. RMP4 justru membawa dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG sambil meminta evaluasi pelaksanaannya. daftar tuntutan aksi DPR 27 Agustus karena itu perlu dibaca berdasarkan kelompok yang menyampaikannya.
Tuntutan Demo 27 Agustus Jakarta Tidak Hanya Satu
Aksi di DPR pada 27 Agustus bukan demonstrasi dengan satu tuntutan yang seragam. AMPB dan AMDB mempunyai perhatian besar terhadap pemberantasan korupsi, GERAM membawa agenda yang jauh lebih luas, sedangkan RMP4 mempunyai posisi berbeda karena menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.
Perbedaan tersebut penting karena informasi yang beredar di media sosial sering menyederhanakan demonstrasi seolah seluruh peserta membawa tuntutan politik yang sama. Sumber-sumber yang tersedia justru menunjukkan sedikitnya empat kelompok mempunyai agenda dan sikap masing-masing.
AMPB Desak RUU Perampasan Aset Disahkan
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa dua tuntutan utama. Pertama, mereka meminta DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, AMPB mendorong penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok sebelumnya juga menyatakan kelompoknya ingin memperoleh jaminan resmi secara tertulis mengenai aspirasi yang disampaikan. AMPB menegaskan aksi mereka dimaksudkan berlangsung damai dan bukan ditujukan untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hukuman Mati Koruptor Ikut Disuarakan
Pemberantasan korupsi menjadi benang merah beberapa kelompok dalam tuntutan massa demo DPR hari ini. AMPB secara eksplisit meminta penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai bentuk hukuman yang mereka anggap lebih tegas.
Tuntutan serupa juga muncul dari AMDB. Selain meminta RUU Perampasan Aset segera disahkan, kelompok dari Depok tersebut meminta hukuman mati bagi koruptor. Dengan demikian, persoalan korupsi menjadi salah satu isu yang mempertemukan aspirasi AMPB dan AMDB.
AMDB Minta Harga Kebutuhan Pokok Turun
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu membawa tiga tuntutan utama. Selain pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor, kelompok tersebut meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Isu harga pangan memperluas agenda demonstrasi dari persoalan hukum menuju persoalan ekonomi masyarakat. Bagi AMDB, tekanan biaya kebutuhan sehari-hari menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah bersama agenda pemberantasan korupsi.
GERAM Membawa Sepuluh Tuntutan
GERAM menjadi kelompok dengan agenda paling luas. Aliansi tersebut disebut terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil serta membawa 10 tuntutan dalam aksi yang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB.
Tuntutannya mencakup pertanggungjawaban politik terhadap Prabowo-Gibran, penghentian Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, penolakan pajak yang dinilai membebani masyarakat, pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok serta kenaikan upah buruh. GERAM juga membawa isu bencana, pekerja rumah tangga, militerisasi, kriminalisasi aktivis dan penyitaan aset hasil korupsi.
Pendidikan dan Kesehatan Gratis Masuk Tuntutan
agenda demonstrasi mahasiswa Jakarta 27 Agustus juga menyentuh layanan dasar masyarakat. GERAM menuntut pendidikan serta kesehatan gratis sebagai salah satu poin dalam daftar aspirasinya.
Tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa demonstrasi tidak hanya membicarakan isu politik di DPR. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan ikut ditempatkan sebagai persoalan yang menurut kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
Harga Pokok Turun dan Upah Buruh Naik

GERAM juga meminta harga kebutuhan pokok diturunkan sekaligus mendorong kenaikan upah buruh. Isu ekonomi tersebut mempunyai irisan dengan tuntutan AMDB yang juga menyoroti harga kebutuhan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu contoh bahwa meskipun kelompok demonstran berbeda, terdapat beberapa aspirasi yang saling beririsan. Namun, rincian tuntutan tetap harus dikaitkan dengan kelompok yang mengusungnya agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh peserta aksi mempunyai platform yang sama.
GERAM Minta Program MBG dan KDMP Dihentikan
Salah satu tuntutan GERAM yang cukup menonjol adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Kelompok tersebut memasukkan kedua program itu dalam daftar tuntutan aksi mereka.
Posisi ini menarik karena kelompok lain yang datang pada demonstrasi yang sama justru mempunyai sikap berbeda terhadap MBG. Perbedaan tersebut memperlihatkan keberagaman pandangan politik maupun kebijakan di antara kelompok yang berada di kawasan DPR.
RMP4 Justru Mendukung Program MBG
Berbeda dengan GERAM, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo datang membawa dukungan terhadap program pemerintah. Salah satu agenda utamanya adalah mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
Dukungan tersebut bukan berarti RMP4 menilai pelaksanaan MBG sudah sempurna. Mereka juga meminta evaluasi program dan perbaikan terhadap sejumlah dapur MBG yang dianggap masih membutuhkan pembenahan. Dengan demikian, pada satu lokasi demonstrasi terdapat kelompok yang meminta MBG dihentikan dan kelompok lain yang meminta program tersebut dilanjutkan dengan evaluasi.
Isu Pekerja Rumah Tangga Ikut Dibawa GERAM
GERAM juga memasukkan pemenuhan hak pekerja rumah tangga dalam tuntutannya. Isu tersebut berada dalam daftar sepuluh tuntutan yang dibawa kelompok tersebut pada aksi 27 Agustus.
Masuknya persoalan pekerja rumah tangga menunjukkan luasnya isu sosial yang dibawa dalam demonstrasi. Selain ekonomi makro dan kebijakan pemerintah, kelompok tersebut menyoroti perlindungan terhadap kelompok pekerja yang dinilai membutuhkan kepastian dan pemenuhan hak.
Bencana Sumatera dan NTT Masuk Agenda
Tuntutan GERAM lainnya berkaitan dengan bencana. Mereka meminta bencana di Sumatera dan NTT ditetapkan sebagai bencana nasional.
Poin tersebut membuat agenda demonstrasi menjangkau isu penanganan bencana dan kebijakan pemerintah terhadap wilayah terdampak. Ini sekaligus menunjukkan bahwa daftar tuntutan GERAM tidak hanya terpusat pada persoalan yang terjadi di Jakarta.
Kriminalisasi Aktivis Juga Disorot
GERAM turut menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis. Kelompok tersebut memasukkan isu kebebasan sipil dan ruang penyampaian kritik sebagai salah satu agenda demonstrasi.
Dalam daftar yang sama terdapat tuntutan demiliterisasi serta penghentian pembangunan batalyon. Kedua isu tersebut merupakan bagian dari agenda GERAM dan tidak seharusnya secara otomatis dilekatkan kepada AMPB, AMDB maupun RMP4.
Sita Aset Hasil Korupsi Menjadi Tuntutan GERAM
Tuntutan Demo 27 Agustus Jakarta kembali mempunyai titik temu pada persoalan korupsi. Selain AMPB dan AMDB yang meminta pengesahan RUU Perampasan Aset, GERAM membawa tuntutan agar aset hasil korupsi disita.
Meskipun redaksinya berbeda, ketiga kelompok sama-sama menempatkan persoalan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai perhatian. Hal tersebut membantu menjelaskan mengapa RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu yang paling sering muncul dalam pemberitaan demonstrasi 27 Agustus.
DPR Bahas Perkembangan RUU Perampasan Aset
Demonstrasi berlangsung ketika isu RUU Perampasan Aset juga sedang menjadi perhatian parlemen. Pada 27 Agustus, DPR mempunyai agenda kelembagaan terkait laporan perkembangan penyusunan RUU tersebut.
Namun, penting membedakan pembahasan perkembangan dengan pengesahan. Informasi mengenai demonstrasi tidak berarti DPR otomatis mengesahkan RUU Perampasan Aset pada hari yang sama. Karena itu, klaim bahwa demonstrasi langsung menghasilkan pengesahan perlu menunggu keputusan resmi DPR.
Empat Kelompok Membawa Posisi Berbeda
Secara sederhana, AMPB berfokus pada RUU Perampasan Aset dan hukuman mati koruptor. AMDB membawa isu serupa dengan tambahan penurunan harga kebutuhan pokok. GERAM membawa sepuluh tuntutan yang mencakup politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, buruh hingga kebebasan sipil.
Sementara itu, RMP4 mempunyai posisi yang berbeda karena mendukung keberlanjutan MBG sembari meminta evaluasi pelaksanaannya. Perbedaan ini penting untuk memahami bahwa demonstrasi 27 Agustus merupakan pertemuan beberapa agenda, bukan satu gerakan dengan satu manifesto.
Tuntutan Demo Masih Bisa Berkembang
Daftar tuntutan yang diberitakan merupakan agenda yang disampaikan kelompok menjelang dan pada pelaksanaan demonstrasi. Dalam aksi massa, aspirasi tambahan masih dapat muncul melalui orasi, spanduk maupun pernyataan perwakilan kelompok di lapangan.
Karena itu, perkembangan tuntutan demo Jakarta hari ini perlu dibedakan antara tuntutan resmi kelompok dan slogan yang mungkin muncul dari peserta individual. Informasi yang paling akurat tetap berasal dari pernyataan koordinator masing-masing kelompok serta hasil audiensi dengan DPR.
Tuntutan Demo 27 Agustus Jakarta tidak berasal dari satu kelompok dan tidak mempunyai satu agenda tunggal. Sedikitnya AMPB, AMDB, GERAM dan RMP4 membawa aspirasi masing-masing ke kawasan DPR/MPR RI di Senayan.
Isu yang paling menonjol adalah pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi. Namun, demonstrasi juga membawa persoalan harga kebutuhan pokok, upah buruh, pendidikan, kesehatan, pekerja rumah tangga, kriminalisasi aktivis hingga evaluasi program pemerintah. Bahkan mengenai MBG terdapat posisi yang bertolak belakang: GERAM meminta program dihentikan, sedangkan RMP4 mendukung keberlanjutannya dengan evaluasi.
FAQ
Apa tuntutan utama demo 27 Agustus Jakarta?
Tidak ada satu tuntutan tunggal. Isu yang muncul antara lain RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, upah buruh dan evaluasi program pemerintah.
Siapa saja yang ikut demo 27 Agustus di DPR?
Empat kelompok yang banyak diberitakan adalah AMPB, AMDB, GERAM dan RMP4. Mereka membawa agenda yang berbeda.
Apa tuntutan warga Pati di DPR?
AMPB meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Apa saja tuntutan GERAM?
GERAM membawa sepuluh tuntutan yang mencakup isu politik, MBG dan KDMP, pajak, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, upah buruh, bencana, pekerja rumah tangga, demiliterisasi, kriminalisasi aktivis serta aset hasil korupsi.
Apakah semua peserta demo menolak MBG?
Tidak. GERAM meminta MBG dihentikan, sedangkan RMP4 justru mendukung keberlanjutan program tersebut sambil meminta evaluasi dan perbaikan pelaksanaannya.